Polda Jabar Ungkap Hasil Penyelidikan, Tak Ditemukan Pemerasan di Pabrik BYD Subang

Nasional22 Dilihat

Bandung, 20 November 2026 – Kepolisian Daerah Jawa Barat memastikan tidak menemukan tindakan pemerasan, pengancaman, maupun intimidasi terhadap PT BYD Auto Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang. Kepastian tersebut disampaikan setelah aparat kepolisian melakukan serangkaian pemeriksaan untuk menindaklanjuti informasi mengenai dugaan gangguan keamanan oleh organisasi kemasyarakatan di kawasan pabrik mobil listrik tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lokasi, pengumpulan keterangan saksi, serta koordinasi dengan manajemen perusahaan. Hasil pendalaman menunjukkan bahwa informasi mengenai aksi premanisme yang disebut terjadi berulang kali tidak sesuai dengan temuan kepolisian. Pihak perusahaan juga menyampaikan bahwa aktivitas pembangunan dan operasional di kawasan industri tetap berjalan tanpa gangguan keamanan yang berarti. Kepolisian menegaskan pentingnya memastikan setiap informasi yang beredar telah diperiksa agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat maupun mengganggu iklim investasi di Jawa Barat.

Penyelidikan terhadap dugaan gangguan keamanan di pabrik BYD dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah satuan kepolisian. Pada 12 November 2026, jajaran Polres Subang mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal sekaligus meminta keterangan dari manajemen dan petugas keamanan perusahaan. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada 13 November oleh tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, serta Polres Subang. Tim tersebut melakukan pengecekan lapangan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, perangkat desa, serta pihak perusahaan untuk memastikan kronologi kejadian. Selanjutnya, pada 18 November, jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat kembali mendatangi kawasan industri untuk melakukan evaluasi dan pendalaman tambahan. Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian dalam menyimpulkan bahwa tidak ditemukan tindakan pidana berupa pemerasan atau intimidasi terhadap perusahaan maupun karyawannya.

Hendra menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan turut diperkuat oleh keterangan perwakilan manajemen PT BYD Auto Indonesia, yakni Razi selaku Manager Office dan Luther Panjaitan sebagai Head of Public and Government Relation. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, tidak ditemukan tindakan pengancaman ataupun pemaksaan yang mengarah pada praktik premanisme. Kepolisian juga meluruskan informasi mengenai organisasi masyarakat yang disebut berkali-kali mendatangi pabrik BYD. Menurut hasil penyelidikan, kegiatan penyampaian aspirasi oleh Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) hanya berlangsung satu kali, yakni pada 28 Oktober 2026. Aksi tersebut telah memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan resmi dari kepolisian sehingga tercatat sebagai kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan penutupan akses secara permanen ataupun gangguan yang menghentikan aktivitas pembangunan dan produksi perusahaan.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut diketahui berkaitan dengan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat sekitar kawasan industri. Di antaranya adalah pertanyaan mengenai perizinan pengelolaan limbah industri oleh pihak vendor, kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta permintaan penyediaan program magang untuk warga Kabupaten Subang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah mendorong penyelesaian persoalan tersebut melalui komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menyampaikan bahwa BYD telah membuka sekitar 3.000 posisi pekerjaan melalui aplikasi Nyari Gawe milik pemerintah provinsi. Dari proses rekrutmen tersebut, lebih dari 800 orang dilaporkan telah diterima dan mulai bekerja. Pemerintah daerah menilai bahwa aspirasi mengenai ketenagakerjaan perlu ditangani melalui mekanisme dialog agar kebutuhan masyarakat dapat diperhatikan tanpa mengganggu kegiatan investasi.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Hengki sebelumnya juga menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan premanisme yang terbukti mengganggu aktivitas masyarakat maupun dunia usaha. Meskipun penyelidikan di kawasan pabrik BYD tidak menemukan unsur pemerasan dan intimidasi, aparat tetap berkomitmen menjaga keamanan kawasan industri serta menindak setiap pelanggaran hukum yang terjadi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut menyampaikan rencana koordinasi dengan jajaran keamanan Kabupaten Subang untuk memastikan kegiatan investasi berlangsung dalam situasi kondusif. Pemerintah memandang keberadaan industri kendaraan listrik sebagai bagian dari pengembangan sektor manufaktur yang berpotensi membuka kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai peluang pekerjaan, pengelolaan lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan industri. Dengan hasil penyelidikan tersebut, Polda Jawa Barat berharap informasi mengenai kondisi keamanan pabrik BYD dapat dipahami secara lebih jelas, sementara persoalan aspirasi masyarakat dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.