Jakarta, 15 November 2026 – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis desa. Program ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, pembiayaan, distribusi hasil produksi, serta berbagai layanan ekonomi lainnya. Namun, di balik tujuan tersebut, terdapat tiga paradoks yang perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketiganya berkaitan dengan hubungan antara kemandirian dan intervensi pemerintah, perluasan kelembagaan dan kesiapan usaha, serta kepentingan sosial dan tuntutan keberlanjutan bisnis. Persoalan tersebut menjadi penting karena keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah lembaga yang dibentuk, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan usaha secara sehat.
Paradoks pertama muncul dari tujuan membangun kemandirian ekonomi desa melalui program yang pelaksanaannya sangat bergantung pada arahan pemerintah pusat. Secara prinsip, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dibentuk dan dikelola berdasarkan kebutuhan serta keputusan anggotanya. Namun, percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui kebijakan nasional menimbulkan pertanyaan mengenai ruang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah usaha. Pemerintah memandang dukungan terpusat diperlukan untuk mempercepat pemerataan akses ekonomi, sedangkan sejumlah kalangan mengingatkan pentingnya menjaga otonomi koperasi. Persoalan tersebut bahkan menjadi bagian dari pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang diajukan sejumlah pihak pada Oktober 2026. Tantangan utamanya adalah memastikan bantuan pemerintah tetap memperkuat kemampuan masyarakat mengambil keputusan, bukan menggantikan peran anggota sebagai pemilik koperasi.
Paradoks kedua berkaitan dengan besarnya target pembentukan koperasi dibandingkan kesiapan operasional di lapangan. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pemerintah mendorong pembentukan dan pengembangan sekitar 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan pembentukan badan hukum belum tentu menunjukkan bahwa sebuah koperasi telah memiliki kegiatan usaha yang berjalan. Survei Destructive Fishing Watch Indonesia terhadap 146 pengurus koperasi di 19 provinsi menemukan bahwa sebagian besar responden telah menyusun rencana usaha, tetapi lebih dari separuh belum memiliki mitra bisnis atau jaringan pemasaran. Survei tersebut juga menunjukkan masih banyak pengurus yang belum mendapatkan pelatihan memadai. Kondisi ini memperlihatkan perlunya menyeimbangkan percepatan pembentukan kelembagaan dengan penguatan keterampilan pengurus, pengelolaan keuangan, dan akses pasar.
Paradoks ketiga terletak pada banyaknya fungsi yang diharapkan dijalankan koperasi, sementara setiap desa memiliki kebutuhan dan potensi ekonomi berbeda. Koperasi Desa Merah Putih dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan, mulai dari penyediaan sembako, simpan pinjam, pergudangan, distribusi hasil pertanian, hingga layanan kesehatan. Keragaman fungsi tersebut dapat memberikan manfaat apabila didukung sumber daya manusia, modal, dan permintaan pasar yang memadai. Namun, penerapan model usaha yang terlalu seragam berisiko tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah. Desa pertanian, kawasan pesisir, dan wilayah dengan aktivitas perdagangan memiliki kebutuhan distribusi serta peluang usaha yang tidak selalu sama. Karena itu, pengembangan koperasi memerlukan pemetaan potensi lokal agar kegiatan yang dijalankan benar-benar memiliki pelanggan dan sumber pendapatan berkelanjutan.
Persoalan pembiayaan juga menjadi perhatian dalam pembahasan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menyediakan berbagai bentuk dukungan untuk mempercepat pembangunan kelembagaan dan sarana usaha, tetapi pengelola tetap harus memperhitungkan kemampuan koperasi memenuhi kewajiban keuangannya. Sejumlah lembaga kajian mengingatkan adanya risiko apabila pinjaman dan investasi tidak didasarkan pada perhitungan kelayakan usaha yang matang. Di sisi lain, pemerintah menilai penguatan koperasi dapat membantu memangkas rantai distribusi serta meningkatkan posisi tawar produsen desa. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya transparansi penggunaan dana, pengawasan operasional, dan pengukuran manfaat ekonomi secara berkala. Dengan pengelolaan yang tepat, dukungan pembiayaan diharapkan menjadi modal pengembangan usaha, bukan beban tambahan bagi anggota maupun pemerintah desa.
Komisi VI DPR RI sebelumnya juga menyoroti perlunya penguatan pengawasan terhadap operasional Koperasi Desa Merah Putih. Ketua Komisi VI Anggia Ermarini meminta Kementerian Koperasi memastikan kesiapan kelembagaan, pendampingan, dan sistem pengawasan sebelum koperasi menjalankan kegiatan usaha secara luas. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur melalui jumlah koperasi yang telah memiliki legalitas. Pengurus harus mampu menjalankan administrasi, mengelola transaksi, menyusun laporan keuangan, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan anggota. Pemerintah juga perlu memastikan koperasi baru dapat membangun hubungan usaha yang sehat dengan pelaku ekonomi lokal yang telah lebih dahulu beroperasi. Pengawasan tersebut menjadi penting untuk mencegah masalah tata kelola yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.
Tiga paradoks tersebut menunjukkan bahwa masa depan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan program di tingkat masyarakat. Kemandirian anggota, kesiapan operasional, dan kesesuaian model bisnis dengan potensi desa perlu menjadi perhatian utama dalam tahap pengembangan berikutnya. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan regulasi, pembiayaan, infrastruktur, dan pendampingan, sementara masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk menentukan kebutuhan ekonominya sendiri. Evaluasi terhadap kinerja koperasi juga perlu dilakukan berdasarkan kegiatan usaha, manfaat bagi anggota, serta kemampuan mempertahankan operasional secara berkelanjutan. Apabila berbagai tantangan tersebut dapat ditangani, koperasi berpeluang menjadi penghubung yang efektif antara produsen, konsumen, dan pasar. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya tercermin dari banyaknya koperasi yang berdiri, tetapi terutama dari peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.





