Anggaran Influencer Rp14,6 Miliar Jadi Sorotan, Peran Media dalam Komunikasi Publik Dipertanyakan

Nasional52 Dilihat

Jakarta, 13 November 2026 – Perbincangan mengenai anggaran influencer senilai Rp14,6 miliar kembali memunculkan pertanyaan tentang arah komunikasi publik dan posisi media massa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Penggunaan influencer untuk menyebarluaskan pesan pemerintah atau lembaga publik menjadi perhatian karena melibatkan biaya yang besar serta berkaitan dengan efektivitas penggunaan anggaran. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa peran media profesional semakin tersisih ketika penyampaian informasi lebih banyak mengandalkan figur populer di media sosial. Persoalan ini tidak hanya menyangkut pilihan saluran komunikasi, tetapi juga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi yang diterima publik. Nilai anggaran tersebut perlu ditelusuri berdasarkan dokumen pengadaan dan tujuan program agar pembahasannya tidak berhenti pada besaran nominal semata.

Sorotan terhadap anggaran tersebut berkaitan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan dalam kelompok usaha RANS. Nilai kerja sama yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp14,69 miliar dan berasal dari kegiatan komunikasi serta promosi yang melibatkan kementerian. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan pemilihan penyedia jasa, kewajaran biaya, dan manfaat yang diperoleh masyarakat. ICW juga menyoroti penggunaan anggaran promosi di tengah kebijakan efisiensi belanja negara. Kritik tersebut menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap penggunaan dana pemerintah, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum.

Manajemen RANS Entertainment kemudian memberikan penjelasan mengenai kerja sama tersebut. Perusahaan menyebut total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002, terdiri atas kampanye bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senilai sekitar Rp3,9 miliar serta tiga kampanye bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai sekitar Rp10,79 miliar. Menurut perusahaan, penetapan harga mengacu pada tarif komersial yang juga digunakan dalam kerja sama dengan klien lainnya. Perhitungan biaya mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jumlah konten, lokasi kegiatan, dan tingkat kerumitan pelaksanaan. RANS juga menyatakan bahwa seluruh kegiatan menghasilkan lebih dari 150 keluaran kampanye dengan akumulasi lebih dari 52,6 juta penayangan di berbagai kanal digital.

Di tengah penjelasan tersebut, perdebatan berkembang mengenai posisi media massa dalam ekosistem komunikasi pemerintah. Media profesional memiliki fungsi yang berbeda dari influencer karena bekerja melalui proses peliputan, verifikasi, penyuntingan, dan pertanggungjawaban redaksional. Sementara itu, influencer umumnya dipilih berdasarkan jangkauan audiens, karakter pengikut, serta kemampuannya membangun interaksi di platform digital. Kedua saluran komunikasi tersebut sebenarnya dapat digunakan secara bersamaan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang berbeda. Persoalan muncul apabila popularitas dan jumlah pengikut menjadi pertimbangan utama tanpa diimbangi penilaian terhadap kualitas informasi. Dalam konteks penggunaan anggaran publik, efektivitas komunikasi seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penayangan.

Kekhawatiran mengenai semakin terpinggirkannya media juga berkaitan dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Platform digital memungkinkan pesan pemerintah disampaikan secara langsung melalui akun kreator konten tanpa harus melalui proses pemberitaan. Cara tersebut dapat mempercepat penyebaran informasi, terutama kepada generasi muda yang aktif menggunakan media sosial. Namun, komunikasi promosi berbeda dari kerja jurnalistik yang memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan fakta dan memberikan ruang bagi berbagai sudut pandang. Ketika informasi kebijakan publik lebih banyak dikemas sebagai kampanye promosi, masyarakat berisiko menerima gambaran yang tidak lengkap mengenai persoalan yang dibahas. Oleh karena itu, keberadaan media independen tetap diperlukan sebagai bagian dari sistem pengawasan demokratis.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah potensi konflik kepentingan dalam kerja sama antara lembaga pemerintah dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat publik. RANS mengakui adanya kekhawatiran tersebut karena Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Manajemen menyatakan bahwa kegiatan bisnis perusahaan telah berjalan sebelum Raffi menduduki jabatan tersebut. Penjelasan itu menjadi bagian dari tanggapan perusahaan terhadap kritik yang berkembang. Meski demikian, transparansi proses pengadaan, dasar penentuan harga, dan pelaksanaan kontrak tetap penting untuk memastikan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap dugaan konflik kepentingan harus dilakukan berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perdebatan mengenai anggaran influencer Rp14,6 miliar pada akhirnya memperlihatkan tantangan pemerintah dalam menyeimbangkan strategi komunikasi digital dengan prinsip akuntabilitas publik. Penggunaan kreator konten bukanlah sesuatu yang otomatis keliru, sebagaimana kerja sama dengan media massa juga memerlukan ukuran keberhasilan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap pengeluaran memiliki tujuan, indikator kinerja, serta manfaat yang dapat dievaluasi secara terbuka. Di sisi lain, media profesional tetap memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang terverifikasi dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan negara. Penguatan komunikasi publik seharusnya tidak menciptakan persaingan yang mengabaikan fungsi masing-masing saluran informasi. Polemik ini menjadi momentum untuk meninjau kembali bagaimana anggaran komunikasi pemerintah dialokasikan agar kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.