Jakarta, 6 Mei 2026 – Sekretaris Daerah Batam memberikan peringatan tegas kepada seluruh pejabat dan pihak terkait agar tidak bermain dalam proyek pemerintah, termasuk melakukan praktik mark-up harga yang merugikan negara.
Peringatan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah dan menjaga integritas dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Sekda menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga meminta setiap pejabat tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, praktik mark-up harga dan permainan proyek tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga dapat menghambat kualitas pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Pemerintah daerah disebut akan memperketat sistem pengawasan, termasuk melakukan evaluasi terhadap proses tender dan pelaksanaan proyek di lapangan. Langkah tersebut dilakukan guna mencegah potensi penyimpangan sejak awal.
Selain itu, pejabat yang terbukti terlibat dalam pelanggaran anggaran dipastikan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa pengecualian.
Pernyataan tegas ini mendapat perhatian publik karena isu transparansi anggaran dan pengadaan proyek masih menjadi sorotan di berbagai daerah.
Dengan adanya peringatan tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh aparatur dapat bekerja lebih profesional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik.
