Jakarta, 2 September 2026 – Gubernur Banten Andra Soni meresmikan tujuh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di empat wilayah sentra lumbung pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian. Peresmian dilakukan ketika masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah belum genap dua tahun. Tujuh jaringan irigasi tersebut memiliki total panjang penanganan sekitar 6,90 kilometer dengan cakupan layanan mencapai 881,28 hektare lahan persawahan. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp48,91 miliar melalui APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Peresmian dipusatkan di Daerah Irigasi Cisata, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, pada Rabu, sementara enam lokasi lainnya mengikuti kegiatan secara virtual. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan tersebut diarahkan untuk memastikan petani memperoleh pasokan air yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan produksi sepanjang musim tanam. Pemerintah berharap keberadaan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan hasil pertanian sekaligus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani di Banten.
Tujuh daerah irigasi yang diresmikan tersebar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang yang selama ini memiliki peran penting dalam produksi pangan daerah. Kabupaten Pandeglang mendapatkan tiga daerah irigasi, yakni DI Cisata, DI Cilember, dan DI Cisangu Atas. Kabupaten Lebak mendapatkan penanganan pada DI Cibinuangeun dan DI Cikoncang, sedangkan Kabupaten Serang mendapatkan DI Ciwuni. Satu daerah irigasi lainnya berada di Kabupaten Tangerang, yakni DI Cilampek. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan kebutuhan pelayanan air pada kawasan pertanian produktif sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat kepada petani secara langsung. Infrastruktur yang telah selesai ditangani tidak hanya berupa saluran untuk mengalirkan air, tetapi menjadi bagian dari sistem yang menentukan keberhasilan produksi pertanian. Ketersediaan air yang lebih stabil memungkinkan petani menyusun jadwal tanam dengan lebih baik dan mengurangi ketergantungan terhadap curah hujan. Dengan luas pelayanan mencapai ratusan hektare, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh banyak kelompok tani di empat kabupaten tersebut.
Andra Soni menegaskan pembangunan jaringan irigasi memiliki hubungan langsung dengan agenda ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya, membangun irigasi berarti membangun fondasi ketahanan pangan karena ketersediaan air menentukan kemampuan petani mempertahankan produktivitas lahannya. Infrastruktur yang baik juga dapat membantu meningkatkan intensitas tanam apabila ketersediaan sumber air memungkinkan kegiatan pertanian berlangsung lebih dari satu musim. Pemerintah tidak ingin pembangunan hanya dinilai berdasarkan panjang saluran atau besarnya anggaran yang digunakan, tetapi berdasarkan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. Karena itu, jaringan yang telah selesai dibangun perlu dipastikan berfungsi secara optimal setelah diresmikan. Pemerintah daerah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga saluran agar tidak mengalami kerusakan maupun penyumbatan yang dapat menghambat distribusi air. Andra juga mengingatkan setiap rupiah anggaran pembangunan harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi dasar Pemprov Banten dalam menentukan pembangunan infrastruktur pertanian yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi warga.
Keberadaan irigasi menjadi semakin penting karena sektor pertanian menghadapi tantangan perubahan cuaca yang dapat membuat ketersediaan air menjadi tidak menentu. Petani yang hanya mengandalkan hujan memiliki risiko lebih besar mengalami keterlambatan tanam maupun penurunan hasil ketika periode kering berlangsung lebih panjang. Jaringan irigasi membantu mendistribusikan air dari sumber yang tersedia menuju lahan pertanian sehingga kebutuhan tanaman dapat dipenuhi secara lebih teratur. Namun, saluran yang baik tetap membutuhkan sumber air yang terjaga agar sistem dapat berfungsi sebagaimana direncanakan. Andra karena itu mengajak masyarakat ikut menjaga keberadaan sumber daya air dan lingkungan di sekitar jaringan irigasi. Kerusakan kawasan tangkapan air dapat menyebabkan debit menurun sehingga pembangunan saluran tidak memberikan manfaat maksimal. Pemeliharaan juga perlu dilakukan secara berkala untuk membersihkan sedimentasi maupun material yang menghambat aliran. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting agar infrastruktur yang telah dibangun menggunakan anggaran publik memiliki usia pelayanan panjang.
Pemprov Banten tidak bekerja sendiri dalam memperkuat jaringan irigasi karena pemerintah pusat juga memberikan dukungan melalui APBN. Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 untuk mendukung swasembada pangan, penanganan jaringan irigasi di Banten menjangkau 12 daerah irigasi. Total panjang penanganannya mencapai sekitar 81,80 kilometer dengan luas layanan kurang lebih 9.259 hektare. Anggaran yang dialokasikan melalui dukungan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp471,92 miliar. Dukungan tersebut jauh memperbesar cakupan pelayanan dibandingkan tujuh proyek yang dibiayai melalui APBD Provinsi Banten. Sinergi APBN dan APBD memungkinkan pembangunan dilakukan pada lebih banyak kawasan pertanian tanpa seluruh kebutuhan anggaran dibebankan kepada pemerintah daerah. Pemprov Banten berharap kombinasi pendanaan tersebut dapat mempercepat rehabilitasi jaringan yang mengalami kerusakan sekaligus meningkatkan kualitas layanan air pada kawasan produksi pangan. Infrastruktur yang lebih luas pada akhirnya diharapkan mendukung kontribusi Banten terhadap target swasembada pangan nasional.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah juga menekankan pentingnya menjaga hasil pembangunan setelah proyek selesai dikerjakan. Infrastruktur yang telah menghabiskan anggaran besar dapat kehilangan fungsi apabila pemeliharaan tidak dilakukan secara konsisten. Kerusakan kecil pada saluran perlu segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi persoalan yang membutuhkan biaya jauh lebih besar. Masyarakat dan kelompok tani dapat membantu pemerintah dengan melaporkan apabila menemukan kerusakan, kebocoran, sedimentasi, maupun persoalan distribusi air. Pengaturan penggunaan air juga perlu dilakukan secara adil terutama ketika debit sumber mengalami penurunan pada musim kemarau. Kelompok petani pemakai air memiliki peran strategis dalam mengatur distribusi sehingga lahan pada bagian hilir tetap mendapatkan pasokan. Pemerintah daerah dapat memberikan pendampingan agar pengelolaan berlangsung berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing kawasan. Dengan sistem pemeliharaan yang baik, investasi pembangunan irigasi dapat memberikan manfaat selama bertahun-tahun dan tidak berhenti setelah kegiatan peresmian.
Selain menjamin pasokan air, peningkatan jaringan irigasi berpotensi mendorong petani meningkatkan produktivitas dan intensitas tanam. Lahan yang sebelumnya hanya dapat ditanami ketika musim hujan berpeluang memiliki periode produksi lebih panjang apabila ketersediaan air dapat dipertahankan. Peningkatan jumlah musim tanam dapat memperbesar produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani selama biaya produksi tetap dapat dikendalikan. Namun, keberadaan irigasi perlu didukung ketersediaan benih berkualitas, pupuk, alat pertanian, penyuluhan, serta akses pasar agar peningkatan produksi benar-benar menghasilkan kesejahteraan. Pemerintah juga mendorong petani mulai memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dan sumber daya. Mekanisasi dapat membantu mempercepat pengolahan lahan maupun panen terutama ketika tenaga kerja pertanian semakin terbatas. Penggunaan teknologi juga dapat dikombinasikan dengan pengelolaan air yang lebih efisien sehingga kebutuhan produksi tidak selalu berarti meningkatkan penggunaan air. Pembangunan irigasi dengan demikian menjadi salah satu fondasi yang perlu diikuti penguatan berbagai aspek lain dalam ekosistem pertanian.
Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian besar karena memiliki kawasan pertanian luas dan berperan sebagai salah satu lumbung pangan Banten. Tiga daerah irigasi yang diresmikan di kabupaten tersebut diharapkan membantu menjaga produksi pertanian sekaligus mengurangi risiko kekurangan air pada lahan yang dilayani. Pemerintah daerah dapat menggunakan peningkatan infrastruktur tersebut untuk mendorong optimalisasi lahan dan menentukan komoditas yang sesuai dengan kondisi setempat. Keberadaan saluran air yang lebih baik juga dapat memberikan kepastian kepada petani sebelum mengeluarkan biaya untuk membeli benih, pupuk, maupun kebutuhan produksi lainnya. Ketidakpastian air selama ini menjadi salah satu risiko yang dapat membuat petani mengalami kerugian ketika tanaman tidak memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Dengan sistem yang lebih andal, risiko tersebut dapat dikurangi meskipun tetap terdapat faktor cuaca dan kondisi lingkungan yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Pemerintah berharap peningkatan produktivitas kemudian memberikan efek ekonomi kepada sektor lain seperti perdagangan hasil pertanian, transportasi, penggilingan, hingga tenaga kerja lokal. Dampak pembangunan irigasi karena itu dapat meluas melampaui petani yang lahannya terhubung langsung dengan saluran.
Pembangunan infrastruktur pertanian juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lahan pangan di tengah tekanan perubahan fungsi lahan. Banten memiliki kawasan industri dan permukiman yang terus berkembang sehingga kebutuhan ruang dapat bersinggungan dengan wilayah pertanian produktif. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan nilai ekonomi kegiatan pertanian sehingga petani memiliki alasan lebih kuat mempertahankan lahannya untuk produksi. Pemerintah daerah juga perlu menjaga kawasan pertanian pangan berkelanjutan agar investasi pada jaringan irigasi tidak kehilangan manfaat akibat lahan di sekitarnya berubah fungsi. Perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan hubungan antara sumber air, saluran, dan kawasan pertanian yang menjadi penerima manfaat. Jika lahan pelayanan terus berkurang, efektivitas investasi pemerintah dalam membangun irigasi juga akan menurun. Karena itu, kebijakan infrastruktur perlu berjalan bersama perlindungan lahan dan peningkatan kesejahteraan petani. Pendekatan tersebut memungkinkan pembangunan daerah tetap berlangsung tanpa mengorbankan kemampuan Banten menghasilkan kebutuhan pangan dalam jangka panjang.
Keberhasilan tujuh daerah irigasi tersebut nantinya dapat diukur melalui perubahan produktivitas dan pola tanam pada 881,28 hektare sawah yang memperoleh pelayanan. Pemerintah perlu memantau apakah distribusi air menjadi lebih lancar, luas tanam meningkat, serta hasil produksi petani mengalami perbaikan setelah proyek selesai. Evaluasi tersebut penting karena indikator keberhasilan pembangunan tidak seharusnya berhenti pada penyelesaian konstruksi. Apabila ditemukan kawasan yang masih mengalami persoalan air, pemerintah dapat mengetahui apakah penyebabnya berada pada saluran, sumber air, sistem pembagian, atau kondisi lainnya. Data hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar ketika Pemprov Banten menentukan prioritas rehabilitasi jaringan berikutnya. Pengalaman dari tujuh daerah irigasi dapat digunakan untuk memperbaiki desain maupun sistem pemeliharaan pada proyek selanjutnya. Pemerintah juga dapat melibatkan kelompok tani dalam evaluasi karena mereka menjadi pengguna yang berinteraksi langsung dengan jaringan setiap hari. Masukan dari petani dapat membantu memastikan pembangunan berikutnya semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Peresmian tujuh daerah irigasi pada akhirnya menjadi bagian dari strategi Pemprov Banten memperkuat fondasi produksi pangan melalui pembangunan infrastruktur dasar. Dengan nilai pekerjaan sekitar Rp48,91 miliar, jaringan sepanjang 6,90 kilometer tersebut ditargetkan memberikan pelayanan air kepada sekitar 881,28 hektare sawah di Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Dukungan pemerintah pusat terhadap 12 daerah irigasi lainnya dengan luas layanan sekitar 9.259 hektare semakin memperbesar cakupan penguatan sektor pertanian di provinsi tersebut. Andra Soni menekankan pembangunan harus menghasilkan manfaat nyata sehingga jaringan yang telah selesai perlu dijaga dan digunakan secara optimal oleh masyarakat. Petani juga diharapkan terus meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan air yang efisien dan pemanfaatan teknologi pertanian. Pemerintah daerah selanjutnya memiliki pekerjaan memastikan sumber air tetap terjaga, saluran dipelihara, dan lahan pertanian produktif tidak terus mengalami penyusutan. Kolaborasi APBD, APBN, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mempertahankan manfaat pembangunan tersebut. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, tujuh daerah irigasi yang baru diresmikan diharapkan bukan sekadar menjadi proyek infrastruktur, tetapi menjadi penggerak peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani Banten.
