Jakarta, 9 September 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap skema terbaru penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh setelah proses restrukturisasi dilakukan. Tenor pembayaran kewajiban proyek tersebut diperpanjang hingga 80 tahun sehingga cicilan yang harus dibayarkan berada di kisaran Rp1 triliun atau sedikit di bawah angka tersebut setiap tahunnya. Besaran pembayaran tidak selalu sama karena terdapat periode dengan cicilan lebih tinggi maupun lebih rendah. Purbaya menilai struktur pembayaran jangka panjang tersebut membuat kewajiban Whoosh menjadi lebih mudah dikelola dibandingkan perkiraan sebelumnya. Ia bahkan sempat melontarkan gurauan mengenai panjangnya tenor dengan mengatakan bahwa ketika pembayaran selesai, generasi saat ini kemungkinan sudah tidak ada lagi.
Purbaya menjelaskan bahwa total kewajiban proyek memang masih besar, tetapi restrukturisasi memberikan ruang pembayaran yang jauh lebih panjang. Menurutnya, pemerintah telah melihat proyeksi beban dari tahun ke tahun dan menilai besaran cicilan masih berada pada tingkat yang dapat ditangani. Pernyataan “kita sudah mati, santai saja” yang disampaikannya merupakan seloroh ketika membahas tenor pembayaran selama delapan dekade, bukan pernyataan bahwa pemerintah mengabaikan kewajiban utang tersebut. Justru, pemerintah tengah menyiapkan struktur kelembagaan yang akan bertanggung jawab terhadap pembayaran setelah pengelolaannya dialihkan. Restrukturisasi menjadi bagian penting untuk mengurangi tekanan pembayaran tahunan sekaligus memberikan kepastian mengenai penyelesaian kewajiban proyek dalam jangka panjang.
Pengelolaan kewajiban Whoosh selanjutnya direncanakan beralih dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara kepada entitas pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Proses serah terima tersebut ditargetkan berlangsung pada 15 September 2026. Pemerintah masih mempertimbangkan penggunaan Special Mission Vehicle atau SMV di bawah Kementerian Keuangan maupun Indonesia Investment Authority sebagai entitas yang menangani aset dan kewajiban proyek. PT Sarana Multi Infrastruktur juga menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji. Setelah melihat besaran cicilan pascarestrukturisasi, Purbaya menilai kemungkinan satu SMV saja sudah mempunyai kapasitas yang cukup untuk menangani kewajiban tersebut.
Pertimbangan itu didasarkan pada kemampuan finansial entitas yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Purbaya sebelumnya menyebut salah satu SMV dapat menghasilkan keuntungan sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun dalam setahun, sehingga secara finansial dinilai memiliki kapasitas untuk menangani cicilan Whoosh. Ia juga menyampaikan bahwa dana untuk memenuhi kewajiban tersebut telah tersedia sehingga SMV tidak harus mencari investor baru semata-mata untuk membayar utang. Pemerintah masih melakukan perhitungan lebih lanjut sebelum menetapkan secara final entitas yang akan memegang tanggung jawab tersebut. Dengan beban cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun, Purbaya melihat skema yang lebih sederhana dapat digunakan tanpa harus melibatkan terlalu banyak lembaga.
Restrukturisasi tersebut berkaitan dengan pembiayaan pembangunan Whoosh yang sejak awal menggunakan pinjaman dalam jumlah besar. Proyek kereta cepat sepanjang sekitar 142 kilometer itu dibangun melalui kerja sama perusahaan Indonesia dan China serta mulai beroperasi secara komersial pada 2023. Salah satu komponen utama pembiayaannya berasal dari pinjaman China Development Bank sekitar 4,5 miliar dolar AS yang semula memiliki tenor 40 tahun dengan masa tenggang 10 tahun. Indonesia kemudian menghadapi tambahan kebutuhan pembiayaan akibat pembengkakan biaya pembangunan proyek. Setelah pembicaraan restrukturisasi dilakukan, tenor pinjaman akhirnya diperpanjang hingga 80 tahun untuk mengurangi besarnya pembayaran yang harus ditanggung dalam setiap periode.
Perpanjangan tenor memang membuat pembayaran tahunan menjadi lebih rendah, tetapi pada saat bersamaan berarti kewajiban tersebut akan berlangsung lintas generasi. Karena itu, pengelolaan aset Whoosh dan kemampuan menghasilkan pendapatan tetap menjadi faktor penting agar pembayaran tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah. Pemerintah perlu memastikan struktur pembiayaan baru mampu berjalan beriringan dengan peningkatan jumlah penumpang, efisiensi operasional, dan pengembangan kawasan yang terhubung dengan jaringan kereta cepat. Semakin besar kemampuan proyek menghasilkan arus kas, semakin kuat pula kapasitas untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Restrukturisasi pada dasarnya mengubah profil pembayaran utang dan bukan menghilangkan kewajiban yang masih harus diselesaikan.
Purbaya sebelumnya juga menegaskan penyelesaian kewajiban Whoosh dirancang agar dapat ditangani melalui entitas yang memiliki kemampuan keuangan memadai. Pemerintah akan menentukan struktur yang dinilai paling efisien setelah proses pengalihan pengelolaan berlangsung. Dengan cicilan tahunan yang disebut sekitar Rp1 triliun, Kementerian Keuangan menilai beban tersebut tidak sebesar kekhawatiran yang sebelumnya muncul ketika pembicaraan mengenai utang kereta cepat menjadi perhatian publik. Meski demikian, pembayaran dalam jangka waktu 80 tahun membuat aspek tata kelola dan kesinambungan finansial menjadi sangat penting. Pemerintah harus memastikan perubahan entitas pengelola tidak mengganggu operasional Whoosh maupun pelayanan kepada masyarakat.
Di luar penyelesaian utang, pemerintah justru mulai membicarakan pengembangan jaringan kereta cepat menuju wilayah yang lebih jauh. Purbaya mengungkap adanya rencana memperpanjang jalur Whoosh ke Jawa Timur setelah proses pengalihan aset dan kewajiban selesai dilakukan. Komunikasi awal disebut telah dilakukan dengan pihak China mengenai kemungkinan pengembangan tersebut dan terdapat ketertarikan untuk melanjutkan pembicaraan. Perpanjangan jalur hingga Jawa Timur akan membuat jaringan kereta cepat jauh lebih panjang dibandingkan rute Jakarta–Bandung yang beroperasi saat ini. Namun, model pembiayaan untuk ekspansi tersebut belum dijelaskan secara terperinci dan akan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhitungkan sebelum proyek dilanjutkan.
Dengan skema baru tersebut, perhatian selanjutnya akan tertuju pada proses serah terima pengelolaan yang ditargetkan pada 15 September 2026 serta keputusan mengenai entitas yang akan bertanggung jawab terhadap kewajiban Whoosh. Restrukturisasi hingga 80 tahun memberikan ruang pembayaran yang lebih panjang dengan cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun, tetapi pemerintah tetap harus memastikan kemampuan finansial proyek terjaga selama periode tersebut. Pernyataan Purbaya mengenai tenor yang melampaui usia generasi saat ini menggambarkan betapa panjangnya horizon pembayaran setelah restrukturisasi dilakukan. Di sisi lain, pemerintah melihat skema tersebut sebagai cara untuk membuat beban tahunan lebih terkendali sekaligus membuka ruang bagi pengembangan jaringan kereta cepat ke wilayah lain. Keberhasilan skema ini pada akhirnya akan ditentukan oleh tata kelola, kinerja operasional, serta kemampuan proyek menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kewajiban jangka panjang yang harus dibayar.
