Mataram, 10 September 2026 – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menilai kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, memberikan gambaran mengenai penerapan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Putri Mahkota Victoria mengunjungi Lombok pada 5–6 September 2026 dalam kapasitasnya sebagai Duta Kehormatan UNDP dan didampingi Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella, serta Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Kunjungan tersebut menjadi bagian terakhir dari rangkaian misinya di Indonesia. Sejumlah lokasi dikunjungi untuk melihat bagaimana pemulihan pascabencana, pelayanan kesehatan, konservasi lingkungan, dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara beriringan. Bappenas menilai pengalaman Lombok menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga kemampuan masyarakat memperoleh manfaat dan menghadapi tantangan di masa mendatang.
Febrian mengatakan rangkaian kegiatan selama dua hari tersebut memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga berbagai negara di dunia. Salah satu tantangan utama adalah membangun masyarakat yang mampu menghadapi berbagai guncangan tanpa kehilangan kesempatan meningkatkan kesejahteraan. Pada saat bersamaan, pembangunan perlu menjaga sistem alam yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Di Lombok, pendekatan tersebut terlihat melalui perpaduan infrastruktur tangguh, inovasi digital, mata pencaharian berbasis alam, serta pembiayaan untuk aksi iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati. Bappenas melihat pendekatan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang menempatkan ketangguhan masyarakat dan keberlanjutan sebagai bagian penting. Kunjungan itu sekaligus memperlihatkan kemitraan Indonesia, Swedia, dan UNDP dalam mendorong berbagai program pembangunan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Salah satu perhatian dalam kunjungan tersebut adalah proses pemulihan Lombok setelah gempa besar pada 2018. Putri Mahkota Victoria mengunjungi SMK Negeri 1 Pemenang di Lombok Utara yang dibangun kembali melalui Programme for Earthquake and Tsunami Infrastructure Reconstruction Assistance atau PETRA. Program tersebut membantu pembangunan kembali fasilitas publik dengan pendekatan yang lebih tangguh terhadap risiko bencana. Bappenas menekankan bahwa pemulihan tidak cukup hanya mengganti bangunan yang rusak dengan bangunan baru. Infrastruktur yang dibangun setelah bencana perlu mempunyai kemampuan lebih baik dalam menghadapi kemungkinan guncangan serupa pada masa mendatang. Pendekatan tersebut diharapkan membuat sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya tetap mampu memberikan pelayanan ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.
Aspek ekonomi masyarakat juga mendapat perhatian karena ketangguhan pascabencana sangat bergantung pada kemampuan warga memulihkan sumber pendapatan. Putri Mahkota Victoria bertemu dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di UPTD Bale KITA untuk melihat bagaimana kegiatan kewirausahaan dapat menjadi bagian dari proses pemulihan jangka panjang. Aktivitas ekonomi lokal mempunyai peran penting terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada pariwisata dan sumber daya alam. Ketika terjadi bencana atau tekanan ekonomi, kelompok tersebut menjadi salah satu yang paling rentan mengalami kehilangan pendapatan. Karena itu, dukungan terhadap UMKM dapat membantu masyarakat membangun kembali kemampuan ekonominya sekaligus menciptakan lapangan kerja. Penguatan usaha lokal juga menjadi bagian dari pembangunan inklusif karena manfaat pertumbuhan diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas.
Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan turut diperlihatkan melalui kunjungan ke Puskesmas Pemenang di Lombok Utara. Di lokasi tersebut, Putri Mahkota Victoria mempelajari Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik atau SMILE yang dikembangkan untuk membantu pengelolaan logistik vaksin. Sistem digital tersebut memungkinkan fasilitas kesehatan memantau ketersediaan dan distribusi vaksin sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih efisien. Pemanfaatan data juga membantu petugas mengetahui kebutuhan pasokan dan mengurangi risiko kekurangan logistik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Bappenas melihat transformasi digital dapat memberikan manfaat apabila teknologi mampu menyelesaikan persoalan yang langsung dihadapi masyarakat. Penerapan sistem tersebut menjadi contoh bagaimana inovasi dapat digunakan untuk memperkuat layanan dasar hingga tingkat komunitas.
Kunjungan kemudian menyoroti pengembangan ekonomi biru di Gili Meno dengan mempertemukan agenda konservasi laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Putri Mahkota Victoria melihat langsung kegiatan rehabilitasi terumbu karang serta berbagai solusi ekonomi yang bergantung pada ekosistem laut yang sehat. Gili Meno juga menjadi lokasi salah satu inisiatif asuransi terumbu karang pertama di Indonesia, yang menunjukkan berkembangnya pendekatan pembiayaan baru dalam perlindungan ekosistem. Selain itu, budidaya rumput laut menjadi contoh kegiatan ekonomi yang dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat sekaligus mempertahankan ketergantungan pada lingkungan laut yang terjaga. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa konservasi dan aktivitas ekonomi tidak selalu harus ditempatkan sebagai dua kepentingan yang bertentangan. Pengelolaan yang tepat justru dapat membuat perlindungan alam menjadi fondasi bagi keberlanjutan penghidupan masyarakat.
Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia Sara Ferrer Olivella menilai pengalaman di Lombok memperlihatkan bahwa ketangguhan terbentuk ketika kehidupan masyarakat, mata pencaharian, dan kondisi lingkungan dipertimbangkan secara bersama-sama. Solusi yang berhasil pada tingkat komunitas selanjutnya membutuhkan dukungan kebijakan, pembiayaan, dan investasi agar dapat diterapkan dalam skala yang lebih luas. Pendekatan tersebut penting karena berbagai inovasi lokal sering mempunyai potensi besar, tetapi menghadapi keterbatasan modal maupun akses untuk berkembang. Pemerintah dan mitra pembangunan dapat mengambil peran dengan menghubungkan solusi lokal terhadap sumber pembiayaan dan kebijakan nasional. Dengan demikian, manfaat yang sebelumnya hanya dirasakan satu komunitas dapat diperluas ke daerah lain dengan tantangan serupa. Lombok menjadi salah satu contoh bagaimana pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat dapat dipadukan dengan agenda lingkungan dan ekonomi.
Perhatian terhadap perlindungan lingkungan juga berlanjut dalam kunjungan ke Bayan, Lombok Utara. Putri Mahkota Victoria mempelajari pengelolaan hutan adat berbasis masyarakat serta proses verifikasi wilayah hutan adat yang memperoleh dukungan melalui Program UN-REDD. Masyarakat setempat mempertahankan pengelolaan hutan melalui aturan adat atau awig-awig yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pendekatan tersebut menunjukkan peran masyarakat lokal dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mempertahankan tradisi dan identitas budaya. Pelestarian hutan tidak hanya memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya yang mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Pengalaman tersebut menjadi contoh bahwa pembangunan inklusif dapat memberikan ruang kepada pengetahuan dan tata kelola lokal sebagai bagian dari kebijakan perlindungan lingkungan.
Rangkaian kunjungan di Lombok merupakan kelanjutan agenda Putri Mahkota Victoria yang sebelumnya berlangsung di Jakarta. Ia tiba di Indonesia pada 4 September 2026 sebagai Duta Kehormatan UNDP untuk melihat langsung sejumlah bentuk kerja sama pemerintah Indonesia, UNDP, dan berbagai mitra. Di Jakarta, salah satu agenda yang dikunjungi adalah Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSi di Gedung Eijkman. Program tersebut dikembangkan untuk memperkuat pemanfaatan ilmu genom dalam pengobatan presisi dan kesiapsiagaan menghadapi penyakit. Dari Jakarta hingga Lombok, agenda yang diperlihatkan mencakup berbagai tingkatan pembangunan, mulai dari pengembangan teknologi kesehatan hingga pemberdayaan masyarakat pesisir. Keseluruhan rangkaian tersebut diarahkan untuk memperlihatkan bagaimana inovasi dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat.
Bappenas menilai pengalaman Lombok dapat menjadi gambaran mengenai pembangunan yang berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, pelayanan dasar, dan ketangguhan terhadap bencana. Febrian menegaskan nilai pembangunan tersebut juga selaras dengan prioritas nasional dalam Asta Cita, termasuk agenda pembangunan berkelanjutan, ketahanan iklim, dan ekonomi biru. Pemerintah ingin solusi yang telah menunjukkan manfaat pada tingkat lokal dapat dikembangkan dengan dukungan kebijakan dan pembiayaan yang lebih kuat. Kemitraan dengan UNDP dan Swedia juga diharapkan terus berkembang dalam mendukung berbagai prioritas pembangunan Indonesia. Bagi Lombok, perhatian terhadap pemulihan pascabencana kini bergerak menuju tahap yang lebih luas berupa penguatan ekonomi masyarakat dan perlindungan sumber daya alam. Kunjungan Putri Mahkota Victoria pun menjadi momentum untuk memperlihatkan bahwa pembangunan inklusif dapat berjalan ketika masyarakat ditempatkan sebagai bagian utama dari proses sekaligus penerima manfaatnya.
