Jakarta, 31 Agustus 2026 – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat tata kelola pembangunan perumahan sebagai langkah untuk mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Pembenahan dilakukan agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan hunian layak.
Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu agenda pemerintah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membutuhkan sistem pelaksanaan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga pengembang, lembaga pembiayaan, serta masyarakat.
Tata Kelola Jadi Perhatian Utama
Penguatan tata kelola diperlukan agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai sasaran. Pemerintah perlu memastikan proses perencanaan, pendataan penerima manfaat, penyediaan lahan, pembangunan, hingga pembiayaan dapat terintegrasi.
Koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting karena pembangunan perumahan berkaitan dengan berbagai aspek. Selain penyediaan unit rumah, pemerintah harus memperhatikan infrastruktur dasar, akses transportasi, ketersediaan fasilitas umum, serta kondisi lingkungan tempat tinggal.
Dengan tata kelola yang lebih baik, potensi tumpang tindih program maupun kendala administratif dapat ditekan. Pemerintah juga dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan secara lebih terukur.
Libatkan Banyak Pemangku Kepentingan
Kementerian PKP menyadari bahwa target Program 3 Juta Rumah tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan yang dilakukan pemerintah. Peran pengembang dan sektor swasta diperlukan untuk memperbesar kapasitas pembangunan hunian.
Lembaga pembiayaan juga memiliki posisi penting dalam memberikan akses kredit perumahan kepada masyarakat. Skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran agar rumah yang tersedia benar-benar dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan berperan dalam menyediakan dukungan dari sisi tata ruang, perizinan, lahan, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
Percepat Penyediaan Hunian Layak
Program 3 Juta Rumah tidak hanya berorientasi pada jumlah unit yang dibangun. Aspek kualitas dan kelayakan hunian juga menjadi bagian penting dari program tersebut.
Rumah yang dibangun diharapkan memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, jalan, dan fasilitas pendukung lainnya. Hunian juga perlu berada di lokasi yang memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi dan memperoleh akses terhadap layanan publik.
Melalui penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, Kementerian PKP menargetkan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah dapat berlangsung lebih efektif. Upaya tersebut diharapkan mempercepat penyediaan hunian sekaligus memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
