Jakarta, 11 November 2026 – Badan Karantina Indonesia (Barantin) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat budaya antikorupsi bagi 5.938 aparatur sipil negara (ASN). Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan integritas pegawai sekaligus mencegah praktik korupsi dalam pelayanan publik di lingkungan karantina.
Program penguatan antikorupsi menjadi bagian dari upaya Barantin membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Seluruh ASN diharapkan memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap aturan dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Melalui kolaborasi dengan KPK, Barantin mendorong peningkatan pemahaman pegawai mengenai pencegahan gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Edukasi tersebut diperlukan karena petugas karantina berinteraksi langsung dengan masyarakat serta pelaku usaha dalam berbagai layanan pemeriksaan dan sertifikasi.
Barantin menilai penguatan integritas harus diterapkan secara menyeluruh, mulai dari pimpinan hingga petugas di lapangan. Setiap pegawai memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional. Pengawasan internal juga menjadi bagian penting dalam mencegah pelanggaran.
Selain meningkatkan kesadaran individu, kerja sama tersebut diarahkan untuk membangun lingkungan kerja yang menolak segala bentuk praktik korupsi. Pegawai didorong berani melaporkan indikasi pelanggaran melalui mekanisme resmi. Langkah ini diharapkan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan organisasi.
KPK memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan serta edukasi mengenai penerapan nilai antikorupsi di instansi pemerintah. Melalui kegiatan pembinaan, ASN diharapkan mampu mengenali risiko korupsi dan mengambil keputusan sesuai ketentuan. Pencegahan sejak dini menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut.
Kolaborasi Barantin dan KPK diharapkan menghasilkan perubahan budaya kerja yang berkelanjutan bagi seluruh 5.938 ASN. Penguatan integritas juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan karantina di Indonesia. Dengan tata kelola yang lebih baik, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memperoleh layanan yang transparan, cepat, dan bebas dari praktik korupsi.
