Batam, 30 April 2026 – Rencana pembangunan pagar senilai Rp6 miliar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batam menuai perhatian publik, terutama karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah.
Proyek tersebut diketahui telah memasuki tahap lelang dan diikuti oleh sekitar 70 perusahaan yang bersaing untuk memenangkan tender. Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya minat pelaku usaha terhadap proyek ini, meskipun nilainya menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pembangunan pagar tersebut, mengingat kondisi anggaran yang sedang difokuskan untuk program prioritas seperti pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kritik juga muncul dari kalangan aktivis dan pengamat kebijakan publik yang menilai proyek ini perlu dikaji ulang.
Menanggapi hal itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batam menyatakan bahwa pembangunan pagar dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan penataan kawasan gedung DPRD. Mereka menegaskan bahwa proyek ini telah melalui perencanaan dan mekanisme yang sesuai dengan aturan.
“Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja, serta telah masuk dalam rencana anggaran sebelumnya,” ujar perwakilan DPRD.
Proses tender sendiri dilakukan secara terbuka sesuai dengan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan banyaknya perusahaan yang ikut serta, diharapkan proses seleksi dapat menghasilkan penyedia jasa terbaik dengan penawaran yang kompetitif.
Namun demikian, pengamat menilai transparansi dalam pelaksanaan proyek menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik. Mereka menyarankan agar seluruh tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
Isu ini juga memicu diskusi lebih luas mengenai prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah tuntutan efisiensi. Banyak pihak berharap pemerintah daerah dapat lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Ke depan, hasil tender dan pelaksanaan proyek ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak. DPRD Batam diharapkan mampu memberikan penjelasan yang transparan agar polemik yang muncul dapat diselesaikan dengan baik.
