Jakarta, 4 Juni 2026 – Persidangan yang menjerat Dju Seng kembali menjadi perhatian publik setelah terungkap adanya dugaan kegiatan pematangan lahan mangrove tanpa izin yang disebut menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp23,7 miliar. Fakta tersebut mencuat dalam agenda persidangan yang menghadirkan sejumlah keterangan dan dokumen terkait aktivitas pengelolaan lahan di kawasan yang menjadi objek perkara. Jaksa penuntut umum memaparkan berbagai temuan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan kawasan mangrove yang memiliki fungsi ekologis penting. Dalam persidangan, aspek legalitas penggunaan lahan menjadi salah satu fokus utama yang dibahas oleh para pihak. Kasus ini dinilai memiliki perhatian khusus karena menyangkut kawasan lingkungan hidup yang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
Menurut pemaparan yang disampaikan dalam persidangan, kegiatan pematangan lahan diduga dilakukan sebelum seluruh perizinan yang dipersyaratkan diperoleh secara lengkap. Aktivitas tersebut disebut melibatkan perubahan kondisi kawasan mangrove yang secara hukum memiliki perlindungan tertentu berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku. Jaksa menjelaskan bahwa setiap pemanfaatan kawasan semacam itu harus melalui prosedur yang ketat guna memastikan tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang. Dalam proses pembuktian, sejumlah dokumen administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan diajukan untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut. Persidangan juga menelaah kronologi pelaksanaan kegiatan yang menjadi dasar dari dugaan pelanggaran yang didakwakan.
Kawasan mangrove sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam ekosistem pesisir. Hutan mangrove berperan sebagai pelindung alami dari abrasi pantai, habitat berbagai jenis biota laut, serta penyerap karbon yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Karena nilai ekologisnya yang tinggi, pemanfaatan kawasan mangrove di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan yang mewajibkan adanya kajian dan izin sebelum kegiatan pembangunan dilakukan. Pengelolaan yang tidak sesuai prosedur berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Oleh sebab itu, setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kawasan mangrove umumnya mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
Dalam persidangan, nilai kerugian negara sebesar Rp23,7 miliar menjadi salah satu aspek yang banyak dibahas. Angka tersebut disebut berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak berwenang berdasarkan berbagai indikator yang digunakan dalam proses penyidikan. Selain kerugian yang bersifat finansial, sejumlah pihak juga menyoroti potensi dampak lingkungan yang dapat muncul akibat perubahan fungsi kawasan mangrove. Para ahli yang selama ini meneliti ekosistem pesisir menjelaskan bahwa kerusakan mangrove tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan saat ini, tetapi juga dapat memengaruhi keberlanjutan sumber daya alam dan kehidupan masyarakat pesisir dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus yang menyangkut kawasan lindung dinilai memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Pihak terdakwa melalui tim kuasa hukum menyampaikan sejumlah argumentasi dan pembelaan yang menjadi bagian dari proses persidangan. Seperti dalam perkara pidana pada umumnya, seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan, bukti, dan pandangan hukum masing-masing di hadapan majelis hakim. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap aspek perkara diperiksa secara adil dan objektif. Majelis hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan sebelum mengambil keputusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat tetap memiliki hak untuk memperoleh proses peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.
Pengamat hukum lingkungan menilai bahwa kasus seperti ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi ekologis tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, isu perlindungan lingkungan semakin mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan pembangunan dan kualitas hidup masyarakat. Berbagai regulasi telah disusun untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Namun, efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada kepatuhan para pelaku usaha serta konsistensi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang. Kasus yang sedang disidangkan ini dinilai dapat menjadi salah satu contoh bagaimana aspek lingkungan hidup ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Hingga saat ini, persidangan masih terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi, ahli, serta penyampaian berbagai alat bukti yang relevan dengan perkara. Publik dan berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut karena dianggap memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar persoalan administrasi lahan. Hasil akhir persidangan nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak mengenai pentingnya mematuhi aturan dalam pemanfaatan kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi. Dengan proses hukum yang berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, diharapkan penanganan perkara ini dapat memberikan kejelasan terhadap seluruh fakta yang dipersoalkan serta memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.
